“Kalo pihak Danantara mau mengaudit secara seksama maka akan terlihat betapa makin bobroknya kondisi PTPN saat ini yang dipecah kembali berubah menjadi 3 sub Holding,”
Rabu 28 Januari 2026 I Pukul 16.38 WIB
Jakarta, IndoPos86.com – Sebagaimana diketahui bahwa banyak pihak yang mempertanyakan bahkan mempersoalkan keberadaan Holding PTPN Group oleh Kementerian BUMN waktu itu. Upaya menggabungkan PTPN yang semula ada 14 PTPN dianggap banyak pihak sebagai upaya yang tidak strategis malahan membuat kemunduran bahkan merugikan PTPN itu sendiri.
Pasalnya dalam hal pengawasan justru kian melemah karena disetiap PTPN diubah menjadi Anak Usaha bahkan hanya sebatas regional tentu mengurangi kewenangan dan memperlemah sektor pengawasan. Penggabungan PTPN juga tidak melihat sisi kultur dan sosial seperti yang tertera dalam Tridharma Perkebunan.
Saat ini PTPN cenderung mengejar profit tidak memikirkan aspek sosial, budaya dan kearifan lokal. Banyak pihak menilai masuknya pihak eksternal sebagai direksi perlahan mempengaruhi kultur budaya di Perkebunan plat merah tsb.
Salah satu sosok yang sejak awal menolak digabungkannya 14 PTPN menjadi 1 PTPN atau istilahnya Holding PTPN adalah HN. Serta Ginting.
Serta Ginting menilai bahwa apa yang dilakukan Presiden SBY diakhir masa jabatannya pada waktu itu dengan kebijakan menggabungkan 14 PTPN menjadi 1 PTPN adalah kebijakan yang dinilai keliru sekali.
“Kalo pihak Danantara mau mengaudit secara seksama maka akan terlihat betapa makin bobroknya kondisi PTPN saat ini yang dipecah kembali berubah menjadi 3 sub Holding,” ucap Serta Ginting dalam keterangannya kepada IndoPos86.com, Rabu (28/01/2026).
Dirinya menambahkan bahwa ada beberapa contoh saja yang perlu diaudit oleh Danantara secara seksama yaitu luas lahan HGU sebelum dan sesudah digabungkan, jumlah pekerjanya, hasil produksinya dan yang paling mencolok adalah besaran deviden ke negara.
“Dulu masing-masing PTPN berkompetisi mengejar laba setinggi-tingginya karyawan dikasih bonus, dan sebagian disetor ke negara dengan nilai bervariasi, tapi sekarang dari total PTPN justru Holding hanya bisa setor dan meraup laba yang tidak seberapa,” ungkap serta Ginting kesal.
Diketahui bersama bahwa pasca digabungkannya PTPN dalam Holding PTPN publik melihat persoalan pertanahan dan perubahan komoditi tanaman kerap menjadi persoalan, kasus lahan eks PTPN2, kasus tuntutan masyarakat terkait konversi tanaman teh ke kelapa sawit di Kabupaten Simalungun, serta di Jawa Barat semua menjadi daftar kelam perjalanan PTPN hingga saat ini terlebih-lebih lagi peristiwa hukum yang menyeret petinggi PTPN termasuk direktur utama PTPN terkait kasus gula, dan yang terbaru kasus penjualan lahan PTPN2.
Kembali Bang Serta Ginting menambahkan bahwa dulu PTPN banyak membina sosial seni dan olahraga, sarana olahraga dikelola dengan baik, sarana pramuka juga dikelola dengan baik, jenjang karier dikelola dengan tepat, pendekatan ke masyarakat sekitar PTPN juga terjalin erat.
“Inilah yang saat ini hilang, saya sebagai orang lama di PTPN tentu rindu sekali dengan era-era tersebut,” sebut serta Ginting berkaca-kaca seolah menahan sedih terhadap kondisi PTPN saat ini.
Oleh karena itu Serta Ginting tegas meminta kepada Danantara yang saat ini dipercaya sebagai Badan Usaha yang membawahi BUMN untuk meninjau ulang penggabungan PTPN dan meminta agar dikembalikan seperti semula.
“Saya minta dan mohon kepada Bapak Presiden Prabowo melalui Danantara agar kebijakan penggabungan PTPN di era Presiden SBY dapat ditinjau ulang dan dikembalikan seperti era Presiden Suharto yakni ada 14 PTPN yang saling berkompetisi membawa kesuksesan dan berkontribusi ke negara,” tandas Serta Ginting penuh harapan. (Red/IndoPos86.com).
Discussion about this post